Pembagian Hukum

Pembagian Hukum

Hukum menurut bentuknya dibedakan antara hukum tertulis dan hukum tak tertulis.

a.       Hukum Tertulis, yaitu hukum yang ditulis secara resmi oleh lembaga atau badan yang berwenang menurut sistematika tertulis.

Contoh: Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah.

b.      Hukum Tak Tertulis yaitu hukum yang masih dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis (disebut hukum kebiasaan).

Contoh: Pidato Presiden Republik Indonesia setiap tanggal 16 Agustus untuk menyambut hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Upacara bendera peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia.

Apabila dilihat menurut isinya, hukum dapat dibagi dalam Hukum Privat dan Hukum Publik.

a.       Hukum Privat (Hukum Sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan, misal Hukum Perdata.

b.      Hukum Publik (Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara Negara dengan perseorangan (warga negara).

Hukum Publik terdiri dari : 

1.      Hukum Tata Negara, yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapannya satu sama lain, dan hubungan antara Negara (Pemerintah Pusat) dengan bagian-bagian negara (daerah-daerah swantantra). 

2.      Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintahan), yaitu hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alatalat perlengkapan negara.

3.      Hukum Pidana ( Pidana = hukuman), yaitu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan. 

4.      Hukum Internasional, yang terdiri dari Hukum Perdata Internasional dan Hukum Publik Internasional. Hukum Perdata Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan-hukum antara warga negarawarga negara sesuatu bangsa dengan warga negara-warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional. Hukum Publik Internasional (Hukum Antara Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara-negara yang lain dalam hubungan internasional.

Hukum menurut sifatnya dibedakan menjadi :

a.       Hukum yang bersifat memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun tidak dapat dikesampingkan dan bagi orang-orang yang berkepentingan tidak boleh menyimpang dengan jalan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.   Hukum ini mempunyai paksaan yang mutlak.

b.      Hukum yang bersifat mengatur, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Dapat meyelesaikan masalah dengan peraturan yang dibuat sendiri dan peraturan hukum yang tercantum dalam pasal yang bersangkutan tidak perlu dijalankan.