Otonomi Daerah

Pengertian

Secara etimologi istilah otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani yang berarti auto dan nomous. Auto artinya berdiri sendiri dan nomous artinya hukum atau peraturan. Dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah aturan yang mengatur daerahnya sendiri.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hakikat Otonomi Daerah

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hakikat otonomi daerah adalah:

Daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, baik kewenangan mengatur maupun mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tujuan Otonomi Daerah

      a. Agar tidak terjadi permusatan dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat sehngga jalannya      pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar.

      b. Agar pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi daerah pun dapat diberi hak      untuk mengurus sendiri kebutuhannya.

      c. Agar kepentingan umum suatu daerah dapat diurus lebih baik dengan memperhatikan sifat dan            keadaan daerah yang mempunyai kekhususan sendiri.

Susunan Lembaga Negara

Susunan organisasi negara adalah alat-alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan.

Susunan organisasi negara yang diatur dalam UUD 1945 sebelum amandemen adalah:

     1.  Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

     2. Presiden

     3. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

     4. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

     5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

     6. Mahkamah Agung (MA)

Menurut hasil amandemen lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam UUD 1945 yaitu :

     1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

     2.  Presiden

     3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

     4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

     5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

     6. Mahkamah Agung (MA)

     7. Makhamah Konstitusi (MK)

Pengertian Grasi, Amesti , Abolisi dan Rehabilitasi

Grasi adalah wewenang dari kepala negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim berupa menghapus seluruhnya atau sebagian mengubah sifat atau bentuk hukuman itu.

Amnesti adalah suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut.

Abolisi adalah penghapusan atau pembasmian, diartikan sebagai peniadaan tuntutan pidana. Artinya bukan suatu pengampunan dari presiden kepada para terpidana tetapi merupakan sebuah upaya presiden untuk menghentikan proses pemeriksaan dan penuntutan kepada seorang tersangka.

Rehabilitasi adalah suatu tindakan presiden dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan seseorang tersangka tidak seberapa dibandingkan dengan perkiraan atau bahkan ia ternyata tidak bersalah sama sekali.

Nilai-nilai Dalam Pancasila

1.   Ketuhanan Yang Maha Esa

a.     Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaanya dan ketaqwaanya kepada Tuhan Yang       Maha Esa.

b.      Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama         dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

c.       Membina kerukunan hidup antara sesame umat beragama dan kepercayaan terhadap          Tuhan Yang Maha Esa.

2.    Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

a.       Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.

b.      Mengembangkan sikap saling tenggang rasa sesama manusia.

c.       Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

3.     Persatuan Indonesia

a.       Sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa.

b.       Mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa.

c.       Menempatkan persatuam, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan             negarasebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

4.    Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan

a.       Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain.

b.      Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

c.       Musyawarah untuk mencapai mufakat.

5.     Keadilan Soasial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

a.       Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.

b.      Menghormati hak orang lain.

c.       Memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.

Ideologi

Pengertian Ideologi

Ideologi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata yaitu idea  berarti melihat dan logos berarti pengetahuan atau teori.

Ideologi adalah suatu kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas, pendapat yang memberikan arah tujuan untuk kelangsungan hidup.

Jenis-jenis Ideologi :

      a.  Ideologi Liberalisme : Memiliki konsep kebebasan individual, artinya kesetaraan bagi semua              anggota masyarakat dan hak individu tidak boleh dicampuri oleh negara.
b.  Ideologi Sosialisme : Dalam ideology ini bahwa manusia adalah makhluk kreatif, sehingga untuk        mencapai kebahagiaan harus melalui kerjasama, hak pribadi dibatasi. Peran negara yaitu untuk            pemerataan keadilan.
c   Ideologi fundalisme : Menetapkan agama sebagai hukum politik di dalam dunia modern.
d. Ideologi Nasionalisme : Dalam ideology ini tidak membedakan ras, suku bangsa mementingkan          persatuan diatas individu.
 

Ciri-Ciri Ideology :

a.       Ideologi Terbuka

·         Bersifat tidak mutlak (fleksibel)

·         Menghargai pruralitas sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas.

·         Tidak diciptakan oleh negara tetapi ditemukan dalam masyarakat itu sendiri.

b.      Ideologi Tertutup :

·         Bukan merupakan cita-cita masyarakat.

·         Hak asasi manusia tidak dihormati.

·         Memaksakan ideology, ideology diciptakan oleh penguasa.

Perkembangan UUD 1945

PERKEMBANGAN UUD 1945

1.      Periode UUD 1945 (18/8/1945 – 27/12/1949)

UUD 1945 ditetapkan sebagai konstitusi Republik Indonesia oleh PPKI. Tetapi dalam kurun waktu tersebut UUD 1945 tidak dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sibuk dalam mempertahakan kemerdekaannya.

2.      Periode Konstitusi RIS (27/12/2949 – 17/8/1950)

Akibat bergabungnya Indonesia ke dalam Uni Indonesia Belanda dan system permerintahanya berubah menjadi parlementer.

3.      Periode UUDS (17/10/1950 – 5/7/1959)

Pada periode ini negara RIS bubar kemudian Indonesia menganut system demokrasi liberal, namun konstitusi ini tidak berlangsung lama karena tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

4.      UUD 1945 pra orde baru (5/7/1959 – 1966)

Dekrit Presiden 5 juli 1959 memberlakukan kembali UUD 1945 dan membubarkan konstituante, tetapi terdapat penyimpangan dalam pelaksanaanya yaitu presiden mengangkat ketua lembaga legislatif (MPRS) dan yudikatif (MA) dan MPRS menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup.

5.      UUD Orde Baru ( 1966-1999)

Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan pancasila secara murni dan konsekuen. MPR tidak akan mengubah UUD 1945 dan jika ingin diubah harus disetujui melalui referendum.

6.      UUD Amandemen (1999-2002)

Tuntutan reformasi adalah mengamandemen UUD 1945 tujuannya untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tata negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian eksistensi demokrasi dan negara hukum.

Tahapan dan Jenis Pemilu

TAHAPAN PEMILU

1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, Kegiatan awal yang perlu dilakukan untuk melaksanakan pemilu adalah pendaftaran orang-orang yang memilki hak untuk memilih, misalnya yang sudah berusia minimal 17 tahun, bukan anggota TNI/Polri, tidak terganggu jiwanya dan sebagainya. Pendaftaran pemilih sangat penting untuk memastikan hanya mereka yang berhak yang bisa menggunakan hak pilihnya, juga untuk pengadaan logistik pemilu seperti pencetakan surat suara, pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS), bilik dan kotak suara dan sebagainya.
2. Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu, KPU juga perlu mendaftar siapa yang boleh jadi peserta pemilu? Tidak semua orang atau partai boleh ikut pemilu, tanpa ada syarat yang harus dipenuhi. Bisa kacau bro. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa didaftarkan sebagai peserta pemilu. Nah, tugas KPU adalah memverifikasi (memeriksa) kelengkapan syarat-syarat itu sehingga mereka bisa ditetapkan sebagai peserta pemilu.
3. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, Pemilu dimaksudkan untuk memperebutkan kursi di DPR, DPD atau DPRD. Berapa jumlah kursinya? Nah, hal itu perlu diatur berdasarkan wilayah tertentu yang disebut dengan daerah pemilihan.
4. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, Tahap selanjutnya adalah pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Partai politik akan mengajukan daftar calon untuk dipilih rakyat dalam pemilu secara langsung.
5. Masa kampanye, ini tahapan yang paling heboh. Banyak poster, spanduk, kumpulan massa dan bahkan arak-arakan di jalan-jalan. Tujuan kampanye sebenarnya untuk memperkenalkan visi, misi dan program partai atau calon kepada rakyat kalau mereka terpilih sebagai wakil rakyat.
6. Masa tenang, Masa tenang adalah masa antara berakhirnya kampanye dan pemungutan suara. Saat itu semua bentuk kampanye harus dihentikan dan semua pihak fokus pada persiapan pemungutan suara. Itulah yang disebut masa tenang.
7. Pemungutan dan penghitungan suara, Inilah tahapan yang dinanti-nanti semua pihak yang terlibat dalam pemilu. Saat itu rakyat diberi kesempatan untuk mendatangi TPS guna memilih calon pemimpin atau wakil rakyat yang mereka nilai layak mewakili mereka. Setelah pemungutan suara usai, akan dilakukan penghitungan suara. Kamu bisa berpartisipasi secara aktif mengawasi atau memantau pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
8. Penetapan hasil Pemilu, Setelah suara dihitung, barulah hasilnya ditetapkan. Saat itu akan diketahui siapa yang keluar sebagai pemenang dalam pemilu, siapa saja yang terpilih jadi wakil rakyat, berapa banyak jumlah suara yang diperoleh setiap peserta pemilu.
9. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Setelah KPU menetapkan hasil pemilu dan calon terpilih, para calon wakil rakyat itu akan dilantik sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD.

TIGA JENIS PEMILU

1. Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang dimaksud dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sejak Pemilu Tahun 2004, presiden atau wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebelumnya, presiden atau wakil presiden dipilih oleh anggota DPR/MPR. Pemilu presiden dan wakil presiden adalah pemilu untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol secara berpasangan
3. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilu untuk memilih pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol dan perseorangan. Sejak tahun 2005, telah diselenggarakan Pilkada secara langsung, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Penyelenggaraan ini diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Pilkada masuk dalam rezim Pemilu setelah disahkannya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga sampai saat ini Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lebih dikenal dengan istilah Pemilukada. Pada tahun 2008, tepatnya setelah diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah