Dasar Hukum Pelaksanaan Demokrasi

DASAR HUKUM PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA

      Secara yuridis pelaksanaan demokrasi di Indonesia merupakan impelentasi sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 terutama dalam rangka penerapan konsep ”kedaulatan ada di tangan rakyat.” Oleh karena itu yang menjadi landasan pokok pelaksanaan Demokrasi di Indonesia adalah:

a. Pembukaan UUD 1945

    Alinea keempat yang menyatakan bahwa; ” …. maka disusunlah kemerdekaaan kebangsaan    Indonesia itudalam suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyatKerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia.

b. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

   ”Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

c. Pasal 28 UUD 1945

   ”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan

   sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”

d. Pasal 28E UUD 1945 ayat 3

  ”Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Selain landasan di atas, pelaksanaan demokrasi di Inonesia juga didasarkan atas UU Pemilu, UU Pers, UU Kebebasan Mengeluarkan Pendapat di muka umum, dan berbagai

Undang-Undang lain yang secara subtansial mengandung muatan sebagai implementasi sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat.